Pemerintah dan badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mengingat informasi sebagai hak dasar manusia, pemerintah harus membuka layanan dan akses informasi bagi masyarakat yang ingin memperolehnya.Kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan informasi bagi masyarakat tertuang dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU tersebut mengatur dengan spesifik tentang kewajiban-kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi publik sesuai dengan klasifikasinya. Diantaranya, informasi berkala, informasi serta merta,  dan informasi setiap saat.. UU KIP membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dengan hak-haknya. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih terbuka karena informasi publik dapat diakses sesuai ketentuang UU.

Era keterbukaan informasi sebagai tanda positif terhadap kemajuan bangsa. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkewajiban menyediakan layanan informasi bagi seluruh warga Negara.  Badan publik juga berkewajiban mengumumkan informasi yang sifatnya serta merta, reguler dan berkala. Akan tetapi, sesuai dengan amanat UU KIP tersebut, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik, mengingat terdapat macam-macam informasi yang menjadi rahasia negara atau jika informasi dimaksud mengandung pengaruh tidak baik bagi negara, maka hal tersebut tidak boleh diakses oleh masyarakat umum karena dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nagekeo dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Pelayanan informasi publik di DPMPTSP Kabupaten Nagekeo diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

Informasi Publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH, PPID Pembantu bertugas: 

membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; 

menyampaikan informasi dan dokumentasi  kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau  sesuai kebutuhan; 

melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah  dilingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi  publik; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengankebutuhan.

JENIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Tentang PPID

Profil PPID DPMPTSP

Agenda PPID

2. Informasi Berkala

Informasi Profile DPMPTSP

Kegiatan dan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kerja

Nama Program dan/atau Kegiatan

Daftar Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan

Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan

Anggaran Program dan Kegiatan

Realisasi Kegiatan

Keuangan DPMPTSP

Laporan Keuangan berupa Rencana dan Laporan Relalisasi Anggaran

Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan berupa Daftar Aset dan Investasi

Informasi Rencana Kerja dan Anggaran

Laporan Akses Informasi Publik

Register Keberatan Informasi

Register Permohonan Informasi

Jumlah Permohonan Informasi

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Standar Opersional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik

Formulir Keberatan Informasi Publik

Informasi Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi dan Pengaduan

Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Regulasi DPMPTSP

Daftar Informasi Publik

Daftar Pejabat PPID

3. Informasi Setiap Saat

Informasi Mengenai Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegaawaian dan Keuangan

Pedoman Pelayanan Publik

Jumlah, Jenis dan Gambaran Umum Pengaduan

Laporan Pelayanan Informasi

Laporan Data Aset

4. Informasi Serta Merta

Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengumuman

Formulir Permohonan Informasi Publik 

Hak Pemohon Informasi Publik:

Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik:

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendirii maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Formulir Pernyataan Keberatan Informasi PPID